Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia (HAS) tahun 2024, Indonesia AIDS Coalition (IAC) bersama dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mengadakan kegiatan Pertemuan Nasional bertajuk ”Percepatan Menuju Indonesia Bebas AIDS Tahun 2030 dan Indonesia Emas Tahun 2045: Upaya Bersama dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS” di kompleks DPR pada hari Kamis (05/12).
Dalam Pertemuan Nasional tersebut, disampaikan beberapa rekomendasi terkait penanggulangan HIV kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.
Mengacu pada data Kementerian Kesehatan per Agustus 2024, dari estimasi 503,261 Orang dengan HIV (ODHIV) di Indonesia, hanya 70% yang mengetahui status, 62% dari mereka menjalani terapi antiretroviral (ARV), dan 42% dari yang menjalani pengobatan virusnya tersupresi.
Capaian ini jauh dari target global Triple 95s dan Mengakhiri AIDS pada Tahun 2030, yang telah menjadi komitmen dari Pemerintah Indonesia.
Demi memastikan bahwa komitmen tersebut dapat tercapai, sembari mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia, maka terdapat beberapa rekomendasi yang hendak disampaikan kepada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni:
1. Pembentukan Badan Percepatan Penanggulangan Penyakit Menular
Indonesia membutuhkan lembaga independen untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi multi-pemangku kepentingan lintas sektor pasca dibubarkannya Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) pada 2017.
Aditya Wardhana, Direktur Eksekutif IAC, menyatakan bahwa, ”Fungsi yang akan dijalankan tidak hanya sebatas pada sinkronisasi kebijakan untuk penanggulangan HIV, tetapi juga penyakit menular lain seperti TB; promosi dan komunikasi kesehatan; pemberian technical assistance dan pembuatan guidelines; deteksi dini dan kesiapan pandemi; serta bio-terrorism, seperti halnya CDC di Amerika Serikat dan Afrika.”
”Kolaborasi dan mobilisasi adalah kunci untuk mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030. Berhasil atau tidaknya hal tersebut bergantung pada upaya terkoordinir dari semua pemangku kepentingan di semua sektor dalam masyarakat. Tidak terkecuali ODHIV dan komunitas terdampak,” tambah Aditya, di Jakarta (05/12).
2. Peningkatan Alokasi Anggaran untuk Penanggulangan HIV
Mengacu kepada data dari Kementerian Kesehatan, pada tahun 2022, pendanaan donor masih menyumbang 32.3% dari total anggaran penanggulangan HIV di Indonesia. Mengingat tren penurunan alokasi anggaran dari donor sering dengan suramnya kondisi ekonomi dunia dan meningkatnya status Indonesia menjadi negara berpendapat menengah-atas, diperlukan langkah-langkah untuk menjamin keberlanjutan pendanaan.