Pertumbuhan pesat jumlah investor aset kripto di Indonesia ternyata belum sejalan dengan peningkatan literasi masyarakatnya. Temuan ini, yang diungkap oleh Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 dan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengindikasikan adanya potensi risiko bagi investor yang mungkin belum sepenuhnya memahami seluk-beluk aset digital ini.
Dalam SNLIK 2025, aset kripto mulai dimasukkan sebagai bagian dari kategori “Lembaga Jasa Keuangan Lain” dalam metode cakupan Data Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Meskipun ini menjadi sinyal positif atas pengakuan resmi terhadap kripto dalam ekosistem keuangan nasional, kontribusi kripto belum dipecah secara spesifik, sehingga tidak ada data pasti terkait indeks literasi kripto secara terpisah.
Indeks literasi keuangan nasional sendiri tercatat sebesar 66,64%, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 92,74%. Namun, sektor-sektor nonkonvensional seperti keuangan syariah dan kripto dinilai masih menghadapi tantangan besar dalam hal literasi.
Modal Gajet jadi Cuan? Cekidot: https://lynk.id/gajetcuan
Misalnya, literasi keuangan syariah hanya mencapai 43,42%, yang menjadi indikasi bahwa pemahaman masyarakat terhadap instrumen finansial alternatif masih terbatas.
CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, mencermati fenomena ini. Beliau menyatakan bahwa peningkatan jumlah investor perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai aset kripto itu sendiri.
Hal ini penting untuk memastikan investor dapat mengambil keputusan yang informatif dan memitigasi risiko.
“Kami melihat antusiasme masyarakat Indonesia terhadap aset kripto terus meningkat, tetapi ini harus dibarengi dengan edukasi yang memadai. Literasi kripto yang minim berpotensi meningkatkan risiko, terutama bagi investor pemula. Sebagai pelaku industri, kami berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menyediakan edukasi yang inklusif, berkelanjutan, dan mudah diakses bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Calvin menambahkan bahwa edukasi menjadi pondasi penting bagi keberlangsungan industri kripto di Indonesia, terutama jika negara ini ingin memanfaatkan teknologi blockchain untuk kemajuan ekonomi digital.
“Kalau kita ingin kripto menjadi bagian dari sistem keuangan nasional yang sehat dan berkelanjutan, maka literasi harus menjadi prioritas. Kami percaya bahwa inklusi tanpa literasi hanya akan memperbesar risiko. Karena itu, kami di Tokocrypto terus menggencarkan program edukasi ke komunitas, kampus, dan daerah-daerah,” jelasnya.